TIMES KUPANG, MALANG – Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, mendorong masyarakat pendidikan untuk aktif memberi masukan, kritik, maupun gagasan demi peningkatan kualitas pelayanan publik MPR.

“Masukan bisa datang dari siapa saja, baik siswa, guru maupun pejabat dinas pendidikan. MPR sebagai lembaga negara membutuhkan koreksi yang bermanfaat,” ujar Siti Fauziah, Selasa (1/10/2025).

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) bertema “Peran Masyarakat dalam Meningkatkan Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik di MPR”. Acara ini digelar MPR RI bekerja sama dengan Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah (KKMI) Kota Malang sebagai ruang dialog antara birokrat dan publik.

Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Kepala Biro SDM, Organisasi dan Hukum Setjen MPR Dyastasita WB, Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR Anies Mayangsari Muninggar, Kepala Kemenag Kota Malang Achmad Shampton, serta Kasi Pendidikan Agama Kemenag Kota Malang Abdul Mughni. Hadir pula Ketua KKMI sekaligus Kepala MIN 1 Kota Malang Siti Aisah, Ketua Pokja Pengawas Kemenag Kota Malang Chusnul Chotimah, serta perwakilan madrasah negeri dan swasta di Kota Malang.

Menurut Siti Fauziah, forum seperti ini bukan sekadar seremoni. “FKP adalah pintu masuk bagi MPR untuk mendengar langsung suara masyarakat. Selain itu, MPR juga membuka akses melalui media sosial, email, aplikasi, website, bahkan bisa datang langsung ke Gedung MPR,” jelasnya.

Sebagai Sesjen MPR perempuan pertama, ia menyoroti peran generasi muda. Menurutnya, teknologi digital bisa menjadi jembatan agar milenial dan Gen Z lebih mudah berinteraksi dengan MPR.

Di sela kegiatan, Ibu Titi menerima buku karya Achmad Shampton berjudul Cahaya Lilin di Birokrasi. Ia menyinggung fenomena menurunnya minat baca di kalangan pelajar.

“Di era digital, buku fisik mulai tergeser. Karena itu, saya mendukung langkah para guru menumbuhkan kembali budaya membaca,” ujarnya.

Sesi diskusi interaktif menjadi bagian paling hidup dalam forum ini. Dyastasita WB membawakan materi tentang Standar Pelayanan Publik MPR, sementara Anies Mayangsari Muninggar menjelaskan Layanan Penerimaan Delegasi dan Informasi MPR.

Guru maupun siswa tampak antusias menyampaikan pertanyaan, masukan, hingga testimoni. Seluruh aspirasi yang dihimpun akan dikaji lebih lanjut untuk memperkuat layanan publik MPR.

Kehadiran MPR di Malang menegaskan komitmen lembaga ini untuk membuka ruang dialog seluas-luasnya, tidak hanya dengan kalangan elite, tetapi juga dengan komunitas pendidikan di sekolah, madrasah, dan ruang-ruang kelas di daerah. (*)