TIMES KUPANG, JAKARTA – Amerika Serikat mengklaim akan mengambil alih pengelolaan Venezuela untuk sementara waktu setelah operasi militer yang menggulingkan dan menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Sabtu (3/1/2026). Presiden AS Donald Trump menyebut Washington juga akan memanfaatkan cadangan minyak Venezuela untuk dijual ke negara lain.

“Kita akan menjalankan negara ini sampai saatnya kita dapat melakukan transisi yang aman, tepat, dan bijaksana,” kata Donald Trump dalam konferensi pers di Mar-a-Lago, di mana ia sesumbar bahwa “operasi yang sangat sukses ini harus menjadi peringatan bagi siapa pun yang akan mengancam kedaulatan Amerika atau membahayakan nyawa warga Amerika.”

Operasi tersebut menjadi puncak tekanan pemerintahan Trump terhadap Venezuela dan disebut sebagai langkah paling agresif AS dalam upaya perubahan rezim sejak invasi Irak pada 2003. Meski demikian, sejumlah pakar hukum mempertanyakan legalitas operasi yang dilakukan tanpa persetujuan Kongres AS.

Maduro dan istrinya, Cilia Flores, ditangkap dari kediaman mereka di sebuah pangkalan militer, lalu dibawa ke kapal perang AS sebelum diterbangkan ke New York untuk menghadapi dakwaan narkoterorisme. Departemen Kehakiman AS menuding rezim Maduro sebagai pemerintahan korup yang didanai jaringan perdagangan narkoba. Pemerintah AS sendiri tidak mengakui Maduro sebagai pemimpin sah Venezuela.

Trump menyatakan AS akan menjalankan Venezuela hingga terjadi “transisi yang aman dan tertib.” Namun, di Caracas, televisi pemerintah masih menyiarkan propaganda pro-Maduro, sementara pendukungnya turun ke jalan memprotes penangkapan tersebut. Laporan ledakan dan aktivitas militer juga muncul dari Bandara La Carlota.

Operasi ini menyusul pengerahan militer AS di sekitar Amerika Selatan serta serangkaian serangan terhadap jaringan yang dituding terkait kartel narkoba Venezuela. (*)