TIMES KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR – Gerakan Aliansi Mahasiswa Nusa Tenggara Timur (NTT), menyoroti tantangan energi panas bumi. Organisasi mahasiswa daerah itu menegaskan tak akan pernah diam emas bumi Flores tanpa mengedepankan kepentingan kesejahteraan masyarakat adat atau lokal. 

Ketegasan itu, Mahasiswa NTT suarakan dalam forum Seminar bertajuk "Energi Panas Bumi untuk NTT: Peluang dan Kendal" di Indonesia Learning Center (ILC), Yogyakarta, Sabtu (14/06/2025).

Menandakan keseriusan Mahasiswa NTT dalam membahas isu energi, seminar digelar dengan menghadirkan sejumlah tokoh, dari mulai akademisi, pengamat kebijakan, praktisi energi serta perwakilan PLN. 

Tak hanya itu, kelompok aktivis, mahasiswa daerah turut berpartisipasi untuk menyatukan pikiran tentang "Emas Bumi Flores".

Menurut Roni Dakuya, Ketua pelaksanaan seminar itu menyebut panasnya bumi di pulau Flores menjadi kunci energi nasional masa depan. 

Pihaknya juga menjelaskan bahwa tanah Flores tak hanya wilayah geotermal aktif, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam geopolitik energi nasional.

“Saat dunia krisis energi dan negara-negara besar saling mengunci pasokan, kita di Flores punya emas di perut bumi. Energi ini harus dikelola secara bijak dan berpihak pada masyarakat adat,” ujarnya.

Roni yang akrab disapa itu juga menyoroti dominasi korporasi asing dalam pengelolaan energi di Indonesia. 

“Energi panas bumi bukan sekadar bisnis. Ini soal kedaulatan, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan,” tegasnya.

Diplomasi Energi dan Kearifan Lokal

Isu energi, menurut para pembicara, tak lagi bisa dipisahkan dari politik global dan diplomasi. Potensi panas bumi di NTT dianggap bisa menjadi contoh kerja sama internasional yang berlandaskan kearifan lokal, bukan semata-mata ekspansi modal asing.

Tantangan Regulasi dan SDM

Guru besar Geologi dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Agung Harijoko, menyatakan bahwa potensi geotermal Indonesia, termasuk NTT, sangat besar namun belum tergarap optimal. 

Indonesia berada di jalur cincin api (ring of fire), menjadikannya negara dengan potensi panas bumi terbesar kedua di dunia. Namun, kontribusinya terhadap bauran energi nasional masih minim.

“Pengembangan panas bumi memerlukan pemahaman geologi yang mendalam, serta didukung kebijakan yang ramah investor, transparansi, dan insentif dari pemerintah,” jelasnya.

Ia juga mendorong pemanfaatan energi panas bumi tidak hanya untuk pembangkit listrik, tetapi juga penggunaan langsung seperti pemanas rumah kaca, spa, dan pengeringan hasil pertanian.

Komitmen Lingkungan dan Masyarakat

Perwakilan Mediator PLN, Davianus H. Edy, memaparkan bahwa pihaknya tengah mengembangkan sejumlah proyek eksplorasi panas bumi di NTT. 

Menurutnya, panas bumi adalah solusi energi masa depan yang cocok untuk wilayah kepulauan karena stabil, ramah lingkungan, dan tidak tergantung pada cuaca.

“Setiap proyek energi kami telah melalui kajian lingkungan dan melibatkan masyarakat sejak awal. Prinsip kami: energi untuk masyarakat, bukan sebaliknya,” ujarnya.

Swasembada Energi Daerah

Seminar ini menjadi ajang konsolidasi bagi mahasiswa dan kelompok sipil dari NTT untuk mendorong langkah konkret menuju swasembada energi. Selain membahas aspek teknis, diskusi juga menyinggung pentingnya keadilan distribusi, arah kebijakan energi, dan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah dan wilayah mereka.

Gerakan Aliansi Mahasiswa NTT Yogyakarta berharap hasil seminar dapat menjadi masukan strategis bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di NTT dalam menyusun kebijakan energi terbarukan ke depan.

“Kalau NTT ingin mandiri dan adil, kita harus mulai dari energi. Bukan hanya soal kabel dan turbin, tapi soal siapa yang mengendalikan, siapa yang menikmati, dan siapa yang berkorban,” pungkas Roni. (*)