TIMES KUPANG, JAKARTA – Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menunjukkan itikad baik sebagai warga negara dengan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan terkait dugaan korupsi kuota haji khusus tahun 2024.

Hal tersebut disampaikan juru bicara Yaqut, Anna Hasbi, yang turut hadir mendampingi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/8).

“Ini adalah bentuk iktikad baik dari beliau untuk menaati hukum sebagai warga negara,” ujar Anna kepada wartawan.

Fokus Pemeriksaan: Proses Pembagian Kuota Haji Tambahan 2024

Menurut Anna, Yaqut datang untuk memberikan penjelasan mendetail terkait proses pembagian kuota haji tambahan pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2024.

“Pembagian kuota itu hal yang cukup rumit. Jadi, harus ada penjelasan yang menyeluruh,” jelasnya.

Dalam pemeriksaan tersebut, Yaqut juga diminta membawa Surat Keputusan (SK) terkait penugasannya selama menjabat sebagai Menteri Agama.

“Itu SK jabatan tentang tugas dan kewajiban beliau sebagai menteri,” kata Anna.

Kronologi Kedatangan dan Penyelidikan KPK

Yaqut tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.31 WIB, sambil membawa map biru berisi dokumen yang diminta penyidik. Saat disapa awak media, ia menyampaikan:

“Saya hanya bawa SK sebagai menteri,” singkatnya.

Sebelumnya, pada 20 Juni 2025, KPK telah mengonfirmasi bahwa pihaknya melakukan penyelidikan awal atas dugaan penyimpangan dalam pembagian kuota haji khusus. Sejumlah nama telah dimintai keterangan, termasuk ustaz Khalid Basalamah dan Kepala BPKH Fadlul Imansyah.

KPK juga telah menyatakan bahwa dugaan korupsi ini tidak hanya terjadi pada tahun 2024, namun bisa merentang pada tahun-tahun sebelumnya. (*)