Kupang – Indonesia kembali memasuki babak besar dalam kebijakan sosial melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dirancang sebagai intervensi gizi berskala nasional dengan target lebih dari 82,9 juta penerima manfaat, mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil. 

Dalam narasi pemerintah, program ini bukan sekadar pembagian makanan, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. 

Di ruang publik, kebijakan ini juga memicu perdebatan sengit. Di satu sisi ia dipuji sebagai langkah berani membangun generasi sehat, tetapi di sisi lain dipandang sebagai proyek raksasa yang berpotensi membebani fiskal negara.

Polemik tersebut terutama muncul dari besarnya angka anggaran yang dibutuhkan. Berbagai proyeksi menyebutkan bahwa ketika program ini berjalan penuh pada 2029, kebutuhan dana bisa mencapai sekitar Rp338 triliun per tahun. 

Angka itu tidak kecil. Nilainya setara dengan hampir 14 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pertanyaan yang kemudian muncul sederhana namun mendasar: dari mana sumber pembiayaannya dan apakah investasi sebesar itu akan menghasilkan dampak yang sepadan di masa depan.

Para ekonom mulai mengingatkan kemungkinan meningkatnya defisit anggaran. Indonesia selama ini menjaga batas defisit maksimal sekitar tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jika pembiayaan program sebesar ini tidak dirancang secara hati-hati, tekanan terhadap fiskal negara bisa meningkat. Kekhawatiran semakin terasa ketika muncul wacana pengalihan anggaran dari sektor lain, termasuk kemungkinan pengurangan subsidi energi atau realokasi sebagian dana pendidikan.

Di titik ini, MBG tidak lagi sekadar menjadi program gizi, tetapi telah berubah menjadi perdebatan tentang prioritas pembangunan. Negara memang harus memilih antara berbagai kebutuhan besar: infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial. Setiap keputusan anggaran selalu membawa konsekuensi politik dan ekonomi.

Di luar persoalan fiskal, tantangan teknis program ini juga tidak sederhana. Indonesia adalah negara kepulauan dengan kondisi geografis yang sangat beragam. Distribusi makanan bergizi ke wilayah perkotaan tentu berbeda dengan distribusi ke daerah terpencil di pegunungan atau kepulauan kecil. Mengirimkan susu, sayur segar, atau makanan siap konsumsi ke wilayah terpencil membutuhkan sistem logistik yang kuat dan biaya yang tidak sedikit.

Risiko lain yang sering dibicarakan adalah kualitas gizi makanan itu sendiri. Program makan sekolah di berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh jumlah porsi yang dibagikan, tetapi juga oleh kualitas nutrisi yang terkandung di dalamnya. 

Jika program ini hanya berujung pada pembagian makanan berkarbohidrat tinggi demi efisiensi biaya, maka tujuan meningkatkan kualitas gizi anak justru bisa meleset. Bahkan ada risiko munculnya masalah kesehatan baru seperti obesitas atau gangguan metabolik pada usia dini.

Namun di tengah berbagai kritik tersebut, Indonesia juga tidak bisa menutup mata terhadap urgensi masalah gizi nasional. Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan prevalensi stunting masih berada di angka 21,5 persen. 

Meski mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, angka ini masih berada di atas ambang batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu 20 persen. Pemerintah sendiri menargetkan angka tersebut turun menjadi 14 persen.

Stunting sering kali dipahami hanya sebagai masalah tinggi badan anak yang tidak optimal. Padahal dampaknya jauh lebih dalam. Kekurangan gizi pada masa pertumbuhan dapat memengaruhi perkembangan otak dan kapasitas kognitif anak. 

Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menurunkan produktivitas ekonomi generasi mendatang. Dengan kata lain, persoalan gizi hari ini sebenarnya adalah persoalan daya saing bangsa di masa depan.

Jika Indonesia ingin keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah sebelum 2045, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor yang tidak bisa ditawar. Tidak mungkin sebuah negara berharap menjadi kekuatan ekonomi besar jika sebagian generasi mudanya tumbuh dengan kekurangan gizi sejak awal kehidupan.

Di sisi lain, program MBG juga memiliki potensi dampak ekonomi yang cukup besar jika dikelola dengan baik. Pengadaan bahan pangan dalam skala nasional dapat menciptakan efek pengganda bagi ekonomi lokal. 

Jika bahan baku seperti beras, telur, ikan, daging, dan sayuran diserap langsung dari petani serta peternak lokal, maka program ini dapat menggerakkan ekonomi desa dan memperkuat rantai pasok pangan domestik.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa setiap pengeluaran pemerintah di sektor pangan dapat memicu aktivitas ekonomi turunan hingga 1,5 sampai dua kali lipat. Artinya, uang yang dikeluarkan negara tidak berhenti pada satu titik, tetapi berputar di berbagai sektor produksi dan distribusi.

Meski demikian, agar program ini tidak berubah menjadi sekadar proyek mercusuar, tata kelola yang kuat menjadi syarat mutlak. Pendekatan berbasis data harus menjadi fondasi kebijakan. Pemerintah perlu memastikan bahwa penyaluran program tepat sasaran dan tidak terjadi kebocoran anggaran.

Digitalisasi sistem distribusi dapat menjadi salah satu solusi penting. Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat membantu memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar berasal dari kelompok yang membutuhkan. Selain itu, sistem logistik digital dapat memantau distribusi makanan secara lebih transparan.

Model distribusi juga perlu mempertimbangkan pendekatan desentralisasi. Alih-alih sepenuhnya bergantung pada katering besar yang rentan monopoli, pemerintah dapat mengembangkan model dapur komunitas di tingkat daerah. Dengan unit produksi makanan yang berada dalam radius dekat dengan sekolah, kesegaran makanan dapat terjaga dan biaya logistik dapat ditekan.

Selain itu, standar gizi tidak harus selalu bergantung pada bahan pangan mahal atau impor. Indonesia memiliki kekayaan sumber protein lokal seperti ikan, telur, tempe, dan berbagai produk pangan tradisional yang sebenarnya sangat bergizi. Dengan menyesuaikan menu berdasarkan potensi pangan lokal, program ini tidak hanya lebih efisien tetapi juga dapat memperkuat kedaulatan pangan nasional.

Program Makan Bergizi Gratis memang berada di persimpangan antara ambisi besar dan realitas fiskal negara. Ia bisa menjadi investasi penting bagi pembangunan manusia Indonesia, tetapi juga berpotensi menjadi beban anggaran jika tidak dikelola dengan cermat.

Kunci keberhasilannya terletak pada tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berbasis data. Negara harus berani jujur mengenai sumber pendanaan dan risiko fiskal yang mungkin muncul. Jangan sampai program yang dimaksudkan untuk menyehatkan generasi masa depan justru meninggalkan beban utang yang harus mereka tanggung kelak.

Masa depan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh apa yang tertulis dalam dokumen pembangunan, tetapi juga oleh apa yang benar-benar tersaji di piring anak-anaknya hari ini.

***

*) Oleh : Syaputra Artama S, Dosen Poltekkes Kemenkes Kupang.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.