SUMBA TIMUR – PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo (Persero) Regional 3 bersama Ombudsman RI berkoordinasi perkuat sinergi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di pelabuhan.

Koordinasi tersebut berlangsung Jumat (24/7/2026) di pelabuhan Wae Kelambu, Labuan Bajo yang dihadiri oleh pimpinan Ombudsman RI, Pemkab Manggarai Barat, KSOP, Kantor Imigrasi, KPPBC, Loka Kekarantinaan kesehatan, Satuan Pelayanan Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Angkatan Laut, Pengguna jasa serta instansi pelayanan dikawasan pelabuhan serta pemangku kepentingan sektor kepelabuhanan di Labuan Bajo

“Ini sebagai bagian dari upaya memperkuat penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel serta bebas dari praktik maladministrasi,” kata General Manager PT Pelindo Cabang Labuan Bajo Anwar Siregar, Sabtu (25/7/2026).

Menurutnya, forum koodinasi ini menjadi bagian dari implementasi kerja sama antara Pelindo dan Ombudsman RI yang telah dibangun melalui nota kesepahaman tahun 2023 serta diperkuat melalui perjanjian kerja sama tentang penilaian Maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik melalui penguatan tata kelola Maladministrasi, pengembangan kapasitas SDA, pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik pelayanan publik.    

Anwar menjelaskan, kunjungan Ombudsman ke lapangan disambut baik untuk meninjau langsung fasilitas terminal penumpang serta menyampaikan adanya kanal aduan dengan nomor 102 untuk menampung aspirasi dan keluhan atau pertanyaan dari pengguna jasa.

Baca juga

Rais Syuriah PCNU Garut Semprit KDM, Kiai Amin: Fokus Pengangguran Jabar

Division Head Layanan SDM Regional 3 Edi Purwanto menegaskan, bahwa pelayanan publik merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sektor kepelabuhanan.

Pelindo berkomitmen terus meningkatkan kualitas layanan melalui penguatan tata kelola perusahaan, penerapan prinsip Good Coorparate Governance dan kolaborasi erat dengan seluruh pemangku kepentingan.

Oleh sebab itu kehadiran Ombudsman RI menjadi momentum penting bagi kami untuk terus berbenah dan memastikan setiap layanan yang diberikan semakin profesional, transparan, akuntabel dan berorientasi pada masyarakat.

“Jadi pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan,” tuturnya.

Baca juga

Perisai dan Tanda Centang, Ini Makna Logo Media for Integrity

Pimpinan Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menyampaikan, bahwa peran dan fungsi pengawasan pelayanan publik serta upaya pencegahan maladministrasi yang dipaparkan menjadi ruang dialog antara Pelindo, regulator dan instansi terkait untuk menyamakan persepsi dalam pelayanan terminal penumpang di pelabuhan.

“Tentu kita bersama-sama bangun komitmen ini untuk tata kelola yang rapi, efektif dan efisien yang nantinya kontribusi itu akan berdampak bagi Labuan Bajo serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya Manggarai dan khususnya NTT,” terang Robert. (*)